Oleh: Rudy | April 18, 2013

Butir-Butir Pemikiran Ronald Dworkin dalam Konstitusionalisme dan Pengaruhnya terhadap Konstitusionalisme Indonesia

*Dipublikasikan di Monograf 50 Tahun Prof. I Gede AB Wiranata

A.  Pendahuluan

Konstitusionalisme merupakan konsep transplant dari barat yang menyebar ke seluruh dunia termasuk Asia sebagai bagian dari misi penyebaran doktrin negara hukum rule of law[1].  Dimulai sejak era 1990an, sebagian besar dari Negara eropa timur mulai melalukan reformasi hukum termasuk mengamandemen konstitusi mereka; Sebagian besar negara-negara di Amerika Latin telah mengakui kebutuhan akan rule of law dalam sebuah reformasi hukum dan mulai melakukan langkah-langkah menuju rule of law.  Di Asia, konstitusionalisme merupakan bagian dari paket reformasi hukum untuk mendukung keberhasilan reformasi hukum yang berkaitan dengan investasi dan ekonomi pasar[2].

Pada dekade 1989 sampai dengan 1999, tidak kurang 95 negara anggota PBB melakukan amandemen terhadap konstitusi masing-masing negara dan tidak kurang dari 60 negara mengadopsi konstitusi yang benar-benar baru.  Kurang lebih 92 negara anggota PBB mengadopsi HAM ke dalam konstitusi dan 70 negara mengadopsi constitutional review.  Pada masa ini, rekonstruksi konstitusi sangat kental sebagai hasil dari propaganda rule of law[3].

Namun demikian, definisi konstitusionalisme tidak pernah terdefiniskan dengan jelas terutama dalam studi-studi konstitusionalisme di Asia.  Paling tidak terdapat 2 (dua) aspek pikiran barat tentang hukum yang masuk ke dalam diskusi konstitusionalisme yaitu aspek prosedural berupa perlindungan institusional terhadap diktatorisme di satu pihak dan nilai substantif yang berdasarkan hukum alam di lain pihak[4].

Carl Friederich[5] menegaskan bahwa konstitusionalisme mensyaratkan prinsip pemisahan kekuasaaan, akuntabilitas dari pemerintah dan jaminan hak asasi manusia.  Charles Howard McIllwain dalam kesimpulannya menyatakan bahwa konstitusionalisme mempunyai esensi yang khusus: merupakan pembatasan terhadap pemerintah, antithesis dari kesewenang-wenangan dan kebalikan dari despotisme[6]. Mark Tushnet[7] berpendapat bahwa komponen konstitusionalisme meliputi: komitment terhadap rule of law, peradilan yang independen, dan pemilihan umum yang bebas dan terbuka.

Meskipun aspek prosedural dari konstitusionalisme secara umum dipahami sebagai produk dari tradisi hukum anglo saxon atau common law, tradisi hukum eropa kontinental juga mempunyai bangunan hukum yang serupa dalam bentuk rechtstaat atau pemerintahan berdasarkan hukum.  Konsep konstitusionalisme dalam tradisi hukum eropa kontinental berkaitan erat dengan rechtstaat.  Berdasarkan konsep rechtstaat, tindakan negara dan pemerintah harus berdasar dan dibatasi oleh hukum[8].  Konstitusionalisme berdasarkan rechtstaat merupakan praktek yang dipakai oleh negara-negara berbasis tradisi hukum eropa kontinental termasuk Jerman, Jepang, dan Indonesia.  Pada dasarnya, konstitusionalisme berdasarkan rechtstaat dan rule of law adalah prinsip yang sama dikarenakan keduanya berasal dari satu akar tradisi tua jermania.

Selain prosedural aspek dari konstitusionalisme, terdapat teori konstitusionalisme mengenai nilai substantive yang bisa dicapai melalui konstitusi.  Paul W. Khan contohnya menyatakan bahwa konstitusionalisme bukanlah single set of truths, tetapi merupakan debat yang terus-menerus mengenai arti dari rule of law dalam kerangka demokrasi.  Pada level lokal dan nasional, debat ini berfokus pada ide kebebasan, kesamaan, due process, serta struktur pemerintahan representatif yang diperlukan guna mencapai dan mewujudkan nilai-nilai ini[9].

Mark Tushnet[10] juga menyuarakan dua elemen konstitusionalisme yang sama.  Dalam pemahaman Tushnet, saat ini terdapat dua dimensi[11] konstitusionalisme saat ini yaitu institusi atau struktur pemerintahan[12] di satu bagian dan hak asasi manusia[13] di bagian lain. Menurut Tushnet[14], aspek institusi pada studi konstitusionalisme mencakup isu-isu yang sama dengan apa yang sering disebut sebagai “thin” version of rule of law, sedangkan aspek hak asasi manusia merupakan aspek yang biasa disebut sebagai “thick” version of rule of law[15].  Konstitusionalisme dalam tahap ini serupa dengan aspek substansial dari rule of law dalam tradisi common law atau rechtstaat dalam tradisi eropa continental[16].

Berbicara tentang konstitusionalisme, kita tidak bisa melepaskan keterkaitannya dengan ide-ide tokoh-tokoh yang biasa disebut begawan konstitusionalisme yang telah banyak menyumbangkan konsep-konsep mengenai konstitusionalisme.  Pada tahap ini juga terdapat satu begawan hukum dalam bidang konstitusionalisme yang mempunyai andil besar dalam pengembangan konsep konstitusionalisme.  Ronald Dworkin, penerus HLA Hart sebagai guru besar jurisprudence di Oxford University, merupakan tokoh yang dipuja dan banyak pula menuai kritik. Namun butir-butir pemikirannya tidak bisa dinilai rendah bagi perkembangan konsep konstitusionalisme di dunia terutama dalam hal penafsiran konstitusi.

Tulisan-tulisan Ronald Dworkin baik dalam bentuk jurnal maupun buku selama tiga dekade terakhir, terutama buku Taking Rights Seriously pada tahun 1977 dan Law’s Empire pada tahun 1986 telah menimbulkan pengaruh yang besar pada perkembangan hukum khususnya hukum tata negara. Tulisan ini akan berusaha mengupas butir-butir pemikiran Ronald Dworkin tentang konstitusionalisme yang tersebar dalam tulisan-tulisan sang begawan baik dalam bentuk buku maupun jurnal.

B.  Butir-Butir Pemikiran Dworkin mengenai Hak dan Moral Reading

Ronald Dworkin sangat terkait dengan positivisme hukum.  Hampir tulisan yang dipublikasikan diarahkan pada kritik terhadap positivisme hukum meskipun terkadang tidak secara langsung.  Dworkin berpendapat hukum tidak hanya aturan positif yang bersumber pada suatu otoritas kekuasaan namun juga mencakup standar tes yang lebih berdasar pada prinsip hukum yang tidak bersumber pada otoritas kekuasaan.  Namun demikian menurutnya, meskipun tidak bersumber pada otoritas tertentu, prinsip hukum adalah bagian dari hukum, karena mempunyai peran yang sama dengan aturan positif dalam hal pengakuan hak dan kewajiban subyek hukum.  Dworkin menganggap positivisme mempunyai kelemahan karena tidak mengakui prinsip hukum yang tidak bersumberkan otoritas tertentu.

Tesis hak didasarkan pada perbedaan antara hak dan tujuan; asas dan kebijakan sebagai dasar bagi pertimbangan hakim dalam memutuskan sesuatu. Tiga karakteristik yang membedakan antara hak dan tujuan; asas dan kebijakan.

Pertama, hak mempunyai karakter individual dalam arti bahwa hak melekat pada individu-individu sedangkan tujuan tidak melekat pada individu tertantu.  Dengan demikian, untuk menentukan apakah suatu hak terlanggar atau tidak, maka harus dilakukan pemeriksaan fakta-fakta yang berhubungan dengan individu tertentu.  Sedangkan untuk menentukan apakah suatu tujuan diabaikan atau tidak tercapai, sangat penting untuk melakukan pemeriksaan fakta-fakta yang terkait tidak hanya individu-individu tertentu.

Kedua, tujuan adalah hasil dari proses politik yang biasanya seimbang dan ditimbang antara tujuan-tujuan yang berbeda menggunakan aturan utilitarian sehingga memberikan sedikit atau lebih banyak keuntungan kepada seseorang dapat dibenarkan jika dapat menunjukkan bahwa tujuan tersebut akan membawa keuntungan yang lebih banyak kepada banyak orang. Sedangkan hak, meskipun dapat ditimbang satu dengan yang lain, mempunyai berat tertentu jika ditimbang dengan tujuan umum tertentu serta hanya bisa dikalahkan oleh tujuan yang mempunyai urgensi khusus.  Ketiga, keadilan menurut Dworkin mensyaratkan suatu konsistensi dalam penegakan hak individu namun tidak membutuhkan konsistensi akan promosi tujuan bersama.

Dengan melakukan pembedaan tersebut,  Dworkin berharap untuk menghindari kesulitan-kesulitan dan masalah-masalah yang melekat pada positivisme hukum dimana hakim bebas melakukan diskresi untuk memutuskan masalah-masalah yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan.  Salah satu masalah tersebut adalah mendamaikan peradilan yang aktif dengan ide dasar demokrasi yang bersendikan kedaulatan rakyat dimana pejabat yang dipilih rakyat tetap bertanggung jawab kepada rakyat yang memilih.  Kesulitan atau masalah pertama ini dalam literatur ketatanegaraan sering disebut sebagai istilah “counter majoritarian difficulty” yang di lontarkan oleh Robert Bork dan pengikutnya.

Menurut pengusung “counter majoritarian difficulty”, hakim-hakim peradilan konstitusi yang tidak dipilih langsung oleh rakyat kemudian membatalkan legislasi yang dibentuk oleh lembaga perwakilan rakyat yang dipilih langsung oleh rakyat.  Dengan demikian, hakim-hakim tersebut tidak bisa diberikan kewenangan untuk menafsirkan kebijakan yang sesuai dengan keinginan rakyat serta kewenangan dalam menguji kebijakan-kebijakan yang bertentangan dalam berbagai situasi oleh institusi-institusi yang berlainan.  Dworkin menekankan bahwa masalah counter majoritarian difficulty tidak akan terjadi apabila putusan pengadilan didasarkan hanya pada asas fundamental.

Kritik umum yang sering ditujukan terhadap hakim-hakim Amerika adalah mereka memberikan pertimbangan putusan yang sangat filosofis dan Ronald Dworkin adalah akademisi yang mendukung tendensi tersebut, karena menurutnya, memang sudah seharusnya hakim melakukan pendekatan filosofis tersebut.

Peningkatan kualitas konstitusionalisme terutama pada putusan-putusan konstitusi dapat ditingkatkan melalui “fussion of constitutional law and moral theory”.  Demikianlah yang dikemukakan Ronald Dworkin pada tahun 1977 yang kemudian teori ini dikenal dengan moral reading of constitution.  Dworkin memberikan abstraksi dari teks-teks konstitusi seperti kebebasan berpendapat, due process, dan kesamaan bagi warga.  Teks-teks konstitusi ini memberikan landasan bagi prinsip kesamaan dan kebebasan dan hakim-hakim yang menafsirkan konstitusi harus menerapkan prinsip-prinsip ini dengan memberikan penafsiran terbaik yang sesuai dengan moral.  Sesuai dengan kedudukannya, konstitusi menurut dworkin tidak cukup ditafsirkan secara umum saja karena menafsirkan secara umum dapat menurunkan derajat konstitusi ke level perundang-undangan.

Dworkin berargumen, pertama, hakim-hakim tidak akan bisa bebas untuk menggunakan diskresi ketika memutus permasalahan hukum tertentu termasuk dalam kasus yang tidak mempunyai landasan hukum yang jelas.  Ketika hakim kehabisan landasan yang berdasar pada hukum positif, hakim tersebut harus mendasarkan putusannya tidak pada norma bukan hukum atau standar non-hukum, namun pada suatu prinsip hukum.  Prinsip hukum ini menurut Dworkin, adalah bagian dari hukum sebagaimana aturan positif dan mengikat hakim.

Namun demikian, Dworkin mengemukakan bahwa politik tidak akan bisa dilepaskan dari interpretasi konstitusi sebagaimana juga interpretasi konstitusi harus tetap mendasarkan diri pada filosofi moral.  Dengan mendasarkan pada pembedaan antara kebijakan dan prinsip hukum, Dworkin menarik kesimpulan bahwa interpretasi konstitusi dapat tetap berada di atas pengaruh politik jika interpretasi tersebut benar benar didasarkan pada prinsip hukum.

Bagaimanakah menemukan prinsip hukum ini.  Dworkin menjelaskan bahwa prinsip-prinsip hukum dalam penafsiran konstitusi harus melalui suatu proses penarikan atau abstraksi prinsip konstitusionalisme berdasarkan “best light interpretation” dan teori “law as integrity”.

Secara khusus, Ronald Dworkin dengan melihat karakteristik konstitusionalisme amerika mendukung penuh hak aborsi, euthanasia, affirmative action, dan kebebasan berpendapat.  Menurutnya, pengadilan terikat akan prinsip-prinsip konstitusionalisme mengenai kebebasan individual meskipun lembaga perwakilan rakyat mungkin membuat peraturan yang sebaliknya.

Hak aborsi menurut Dworkin adalah contoh yang penting bagi implementasi prinsip konstitusionalisme.  Menurutnya, legislatif bisa saja memberikan batasan pada aborsi, namun amandemen ke-empat belas menyatakan bahwa tidak ada seorangpun yang bisa direnggut kehidupannya, kebebasannya, dan harta bendanya tanpa due process of law.  Prinsip konstitusionalisme yang utama disini adalah kebebasan dan dengan ini wanita berhak mempunyai kebebasan untuk memilih yang terbaik baginya.

C. Relasi Pemikiran Dworkin dan Konstitusionalisme Indonesia

Butir-butir pemikiran Dworkin bagi konstitusionalisme Indonesia lebih terlihat jika dikaitkan dengan penafsiran konstitusi.  Sebelum membahas mengenai substansi penafsiran yang berkaitan dengan pemikiran Dworkin, ulasan mengenai Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai pemegang kekuasaan kehakiman dalam hal penafsir konstitusi diperlukan.

Pada mulanya, sejarah berdirinya lembaga Mahkamah Konstitusi (MK) diawali dengan diadopsinya ide MK (Constitutional Court) dalam amandemen konstitusi yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun 2001 sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945 hasil Perubahan Ketiga yang disahkan pada 9 November 2001[17].

Ide pembentukan MK merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum dan kenegaraan modern yang muncul di abad ke-20. Setelah disahkannya Perubahan Ketiga UUD 1945 maka dalam rangka menunggu pembentukan MK, MPR menetapkan Mahkamah Agung (MA) menjalankan fungsi MK untuk sementara sebagaimana diatur dalam Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945 hasil Perubahan Keempat. DPR dan Pemerintah kemudian membuat Rancangan Undang-Undang mengenai Mahkamah Konstitusi. Setelah melalui pembahasan mendalam, DPR dan Pemerintah menyetujui secara bersama UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada 13 Agustus 2003 dan disahkan oleh Presiden pada hari itu (Lembaran Negara Nomor 98 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316). Dua hari kemudian, pada tanggal 15 Agustus 2003, Presiden melalui Keputusan Presiden Nomor 147/M Tahun 2003 melantik hakim konstitusi untuk pertama kalinya yang dilanjutkan dengan pengucapan sumpah jabatan para hakim konstitusi di Istana Negara pada tanggal 16 Agustus 2003.

Lembaran perjalanan MK selanjutnya adalah pelimpahan perkara dari MA ke MK, pada tanggal 15 Oktober 2003 yang menandai mulai beroperasinya kegiatan MK sebagai salah satu cabang kekuasaan kehakiman menurut ketentuan UUD 1945[18].

Berdasarkan ketentuan umum UU MK, disebutkan bahwa MK adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam UUD Tahun 1945. Kemudian di dalam Pasal 2 UU yang sama dijelaskan pula bawah Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

  1. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  3. memutus pembubaran partai politik; dan
  4. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Dilihat dari sistem ketatanegaraan, MK mempunyai fungsi untuk mengawal (to guard) konstitusi, agar dilaksanakan dan dihormati baik penyelenggara kekuasaan negara maupun warga negara. MK juga didaulat menjadi penafsir akhir konstitusi.

Istilah penafsiran konstitusi merupakan terjemahan dari constitutonal interpretation merupakan penafsiran terhadap ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam konstitusi atau Undang-Undang Dasar[19]. Mengenai ukuran kejelasan dalam peraturan perundang-undangan (termasuk konstitusi atau Undang-Undang Dasar),

Ada 2 (dua) teori penemuan hukum, yaitu : (1) penemuan hukum heteronom; dan (2) penemuan hukum otonom. Penemuan hukum heteronom terjadi pada saat hakim dalam memutus perkara dan menetapkan hukum menganggap dirinya terikat pada kaidah-kaidah hukum yang disodorkan dari luar dirinya. Diandaikan bahwa makna atau isi dari kaidah pada prinsipnya dapat ditemukan dan ditetapkan secara objektif, atau setidaknya dapat ditetapkan dengan cara yang sama oleh setiap orang.

Penemuan hukum otonom artinya menunjuk pada kontribusi pemikiran hakim. Hakim dapat memberikan masukan atau kontribusi melalui metode-metode interpretasi yang sesuai dengan model penemuan hukum legistik atau melalui metode-metode interpretasi yang baru seperti metode interpretasi teleologikal dan evolutif-dinamikal dimana hakim menetapkan apa tujuan, rentang jangkauan atau fungsi dari suatu kaidah hukum, kepentingan-kepentingan apa yang hendak dilindungi oleh kaidah hukum itu, dan apakah kepentingan tersebut benar terlindungi apabila kaidah hukum itu diterapkan ke dalam suatu kasus konkret dalam konteks kemasyarakatan yang aktual. Metode interpretasi teleologikal dan evolutif-dinamikal ini juga memberikan kepada hakim alternatif kemungkinan untuk menelaah apakah makna yang pada suatu saat secara umum selalu diberikan pada suatu kaidah hukum tertentu masih sesuai dengan perkembangan aktual masyarakat[20].

Adapun menurut Jimly Asshididiqie, penafsiran merupakan kegiatan yang sangat penting dalam hukum dan ilmu hukum. Penafsiran merupakan metode untuk memahami makna yang terkandung dalam teks-teks hukum untuk dipakai dalam menyelesaikan kasus-kasus atau mengambil keputusan atas hal-hal yang dihadapi secara kongkrit. Disamping itu, dalam bidang hukum tata negara, penafsiran dalam hal ini judicial interpretation (penafsiran oleh hakim), juga dapat berfungsi sebagai metode perubahan konstitusi dalam arti menambah, mengurangi, atau memperbaiki makna yang terdapat dalam teks undang-undang dasar[21].

Sejak berdiri, MK telah memutus kurang lebih 900 perkara. Putusan ini dapat dikatakan sangat banyak dan menandakan adanya judicial activism yang luar biasa oleh MK.  Tidak hanya dari segi kuantitas, kualitas putusan MK-pun mempunyai derajat kepercayaan yang baik paling tidak dari segi integritas hakim-hakim MK dan tingkat penerimaan yang tinggi oleh masyarakat luas.  Namun demikian, terdapat juga kritik dalam putusan MK misalnya mengenai ultra petita dan lainnya.  Kritik ini tentu saja sangat berkaitan dengan kualitas putusan yang tidak lepas hubungannya dengan kritik mengenai “counter majoritarian difficulty” yang telah dijelaskan sebelumnya.

Dalam konteks inilah kemudian penulis memajukan moral reading dalam pengujian konstitusional di MK.  Hal ini tidak lain untuk memberikan legitimasi yang kuat dalam tiap-tiap putusan MK sehingga kritik bahwa keberadaan MK tidak demokratis menjadi gugur dengan batasan-batasan interpretasi hukum berdasarkan moral reading.  Langkah pertama yang harus dilakukan dalam rangka penerapan moral reading dalam pengujian konstitusional adalah menemukan “fundamental principles” dalam seri putusan MK yang memutus objek yang sama.

D.   Kesimpulan

Pemikiran Dworkin mengenai penafsiran konstitusi dapat menjadi guidelines dalam melakukan penafsiran konstitusi sehingga putusan-putusan MK dapat menjadi putusan yang sesuai dengan nilai fundamental yang diinginkan oleh UUD 1945.  MK yang bekerja di ranah hukum, politik, moral, dan sosial dengan menerapkan prinsip nilai fundamental akan dapat mempunyai legitimasi dalam setiap putusannya.

E.  Referensi


[1] Lihat Thomas Carothers, Rule of Law Revival, Foreign Affairs 77, no. 2 (March/April 1998)

[2] ibid.

[3] Kevin E. Davis And Michael J. Trebilcock, The Relationship Between Law And Development: Optimists Versus Skeptics, Law & Economics Research Paper Series Working Paper No. 08-24, May 2008, New York University School Of Law.

[4] Stephen M. Griffin, Constitutionalism in the United States: From Theory to Politics Oxford Journal of Legal Studies, Vol. 10, No. 2 (Summer, 1990).

[5] Miriam Budiardjo, 1991, Dasar-dasar Ilmu Politik “Political Principles”, Jakarta: Gramedia.

[6] Charles Howard McIllwain, Constitutionalism: Ancient and Modern, Cornell University Press 1947.

[7] Mark Tushnet, Comparative Constitutional Law: in The Oxford Handbook of Comparative Law, 2006.

[8] Lihat Hans Kelsen, 2006, Teori Umum tentang Hukum dan Negara “General Theory of Law and State”, Bandung: Nusamedia & Nuansa.

[9] Paul W. Kahn, Interpretation and Authority in State Constitutionalism, Harvard Law Review, Vol. 106, No. 5 (Mar., 1993)

[10] Mark Tushnet, op.cit

[11] Beberapa akademisi membagi dimensi ini kedalam structural constitutional law and the law of constitutional rights, lihat Adrian Vermeule Hume’s Second-Best Constitutionalism, The University of Chicago Law Review, Vol. 70, No. 1, Centennial Tribute Essays (Winter, 2003), pp. 421-437

[12] Vicki Jackson and Mark Tushnet, Comparative Constitutional Law eds, 2005.

[13] For US legal scholars, second dimension of constitutionalism is not the new term since most of them tend to think of constitutional government as a system of legal rules and institutional restrain on power to protect private rights. To them, constitutionalism consists chiefly in knowing the number and kinds of rights that deserve constitutional protection or in examining the institutional mechanisms that limit and balance the powers of government.  See Norman Dorsen etal, 2003, Comparative Constitutionalism Case and Materials, Thomson and West; See also Robert P. Kraynak, Tocqueville’s Constitutionalism, The American Political Science Review, Vol. 81, No. 4 (Dec., 1987), pp. 1175-1195.

[14] Mark Tushnet, Supra note 8.

[15] Diskusi mengenai thin dan thick version dari rule of law dapat dilihat di David Trubek, The Rule of Law in Development Assistance: Past, Present and Future in David Trubek & Alvaro Santos eds., 2006, The New Law and Development: A Critical Appraisal, Cambridge: Cambridge University Press.

[16] Konsep supremasi hukum diperkenalkan oleh AV Dicey in Introduction to the Study of the Law of the Constitution (8th Edition with new Introduction) (1915).

[18] Ibid.

[19]Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2010, hlm. 63.

[20]Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Hukum Acara Mahkamah…, Op.Cit.,  hlm.66-67

[21]Jimly Asshididiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2006, hlm. 273.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: