Oleh: Rudy | April 16, 2013

Landasan Hukum Penyelenggaraan Pilgub di Lampung

*Dimuat di Harian Lampung Post

Penyelenggaraan Pilgub pada 2013  mempunyai landasan hukum yang memang bukan berdasarkan Pasal 233 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.

Landasan penyelenggaraan Pilgub Lampung terdapat pada dasar hukum sebagai berikut:

  1. Pasal 56 ayat (1) Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  2. Undang-Undang  Nomor 15 tahun 2011 Tentang Tentang  Penyelenggara Pemilihan Umum

Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 menyatakan bahwa Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.  Pasal ini mengatur bahwa pemilihan kepada daerah harus dilakukan melalui cara-cara yang demokratis yaitu melalui pemilihan secara langsung menurut rezim perundang-undangan saat ini.

Ketentuan hukum di atas diperkuat oleh Undang-Undang  Nomor 15 tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yang memasukkan rezim Pilgub ke dalam rezim pemilu sehingga ketentuan-ketentuan mengenai penyelenggaraan pilgub selain berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, juga tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Dalam ketentuan umum Undang-Undang tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dinyatakan bahwa Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis. Ketentuan ini sinkron dengan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 sehingga dapat disimpulkan bahwa KPUD mempunyai wewenang dalam penyelenggaraan Pilgub yang bertujuan memilih gubernur secara demokratis.

Selain itu Pasal 9 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 memberikan tugas dan wewenang kepada KPU Propinsi dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur untuk merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan gubernur; Ketentuan ini diperkuat ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 yang menugaskan dan memberikan wewenang kepada KPU Propinsi untuk menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan; Ketentuan ini memberikan kewenangan kepada KPU Propinsi untuk merencanakan jadwal Pilgub dan menetapkan setiap tahapan penyelenggaraan Pilgub.

Selain memiliki tugas dan wewenang, KPU propinsi juga diberikan kewajiban oleh Pasal 9 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 untuk melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu; Hal ini berarti KPU propinsi akan melanggar hukum jika tidak melaksanakan tahapan penyelenggaraan pemilu dengan tepat waktu; tepat waktu dalam hal ini berarti bahwa penyelenggaraan pilgub harus menghasilkan calon gubernur terpilih sebelum masa jabatan gubernur sekarang berakhir untuk memberikan kepastian hukum dan menghindari kekosongan jabatan gubernur.  Dengan demikian, menunggu RUU Pilgub yang sampai sekarang belum jelas kapan disahkan hanya akan memberikan ketidakpastian hukum bagi warga Lampung. Sangat disayangkan jika kemudian gubernur lampung harus dijabat oleh caretaker karena penunjukan caretaker hanya akan mencederai makna dipilih secara demokratis sesuai amanat undang-undang.

Analisis peraturan perundang-undangan di atas mengantarkan kita untuk menarik kesimpulan bahwa KPU Propinsi mempunyai wewenang untuk merencanakan dan menetapkan jadwal Pilgub serta menyelenggarakan Pilgub sebelum masa jabatan gubernur saat ini berakhir sesuai dengan tugas, wewenang dan kewajiban hukum yang diberikan oleh undang-undang.  Di lain pihak, pemerintah daerah harus memberikan dukungan kepada KPU Propinsi untuk melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban yang diamanatkan oleh undang-undang tersebut. Dengan demikian kesimpulan akhir yang bisa kita tarik adalah kewenangan penyelenggaraan pilgub ada di tangan KPU Propinsi sesuai yang diamanatkan oleh undang-undang.

Begawan hukum Prof. Satjipto Rahardjo mengajak kita semua untuk membaca undang-undang dan bukan mengejanya. Maksud dari ajakan tersebut adalah membaca undang-undang tidak hanya kulitnya saja namun juga membaca secara keseluruhan dari isi undang-undang tersebut baik keterkaitan antara pasal-pasal dalam suatu undang-undang maupun keterkaitannya dengan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang lain.  Demikian juga polemik pilgub ini harus diletakkan pada pembacaan hukum yang benar dan tidak hanya kulitnya saja.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: