Oleh: Rudy | September 17, 2007

Keramahan Birokrasi Kobe Jepang

Dimuat di Harian Umum Lampung Post 17 september 2007.

available at http://www.lampungpost.com/cetak/berita.php?id=2007091702431460

 

Wajah Pelayanan Publik Lampung

Pelayanan Publik di Indonesia selalu meninggalkan kesan yang kurang baik bagi masyarakat pengguna. Proses pelayanan yang super pelik, waktu penyelesaian yang lambat, ketidakramahan para pelayan masyarakat dan wajah para pelayan masyarakat yang jarang sekali tersenyum adalah gambaran yang akan terlintas bagi para pencari pelayanan publik menjadi menu sehari-hari dan menjadi bahan kritikan dan analisis oleh para pengamat dan akademisi. Semua masalah tersebut bisa dikatakan sebagai suatu ketidakramahan birokrasi. Dalam keadaan ini, definisi pelayanan publik menjadi tidak bermakna karena kata tidak adanya unsur pelayanan.

Di lampung sendiri keadaan ini sudah menjadi fakta yang sulit dibantah dan menjadi permasalahan yang sangat penting dalam pembenahan birokrasi dalam rangka good governance. Banyak pengamat dan akademisi mengkritisi permasalahan pelayanan publik bagi dari sudut politik, administrasi publik, dan lain sebagainya sebagai upaya pembenahan good governance. Penulis sendiri kali ini ingin memperlihatkan bagaimana keramahan birokrasi harus menjadi unsur yang tidak bisa dipisahkan dalam pembenahan birokrasi sehubungan dengan pemberian pelayanan publik dengan memberikan gambaran keramahan birokrasi di Kobe Jepang tempat penulis tinggal selama kurang lebih 2 tahun.

Refleksi Pelayanan Publik di Kobe Jepang

Bagi setiap penduduk dimanapun berada, pembuatan KTP adalah suatu kewajiban. Di Kobe sendiri, setiap mahasiswa asing diwajibkan mempunyai KTP dan pelayanan KTP di berikan oleh Pemerintah Kota Kobe dan didelegasikan ke tiap-tiap kecamatan yang ada. Pelayanan KTP ini diberikan secara gratis disertai prosedur yang tidak rumit. Kondisi yang membuat saya nyaman adalah keramahan para pelayan masyarakat tersebut, pelayanan disertai dengan senyum dan diselingi permintaan maaf jika terdapat sesuatu yang dianggapnya merupakan suatu pelayanan yang kurang. Tidak sampai lima belas menit proses pelayanan KTP selesai dan penulis diberikan surat untuk mengambil KTP tersebut pada hari dan waktu tertentu. Salah satu prinsip dari keramahan tersebut adalah prinsip “Kalau bisa dibuat mudah, kenapa harus dipersulit”, sampai dengan fotokopi dokumen dilakukan oleh para pelayan publik tersebut sementara para pengguna pelayanan cukup mengisi dokumen dan duduk sampai proses selesai.

Keadaan ini tidak hanya ada di Kantor Kecamatan yang merupakan tombak pelayanan publik, namun juga merupakan keseharian di tiap kantor pelayanan publik seperti Kantor Pos, Kantor Imigrasi, Rumah Sakit Pemerintah Daerah dan lain sebagainya. Seorang teman saya mempunyai pengalaman tertinggal uang di mesin ATM Kantor Pos dan di saat teman saya tersebut sudah akan merelakan uangnya, teman saya tersebut mencoba memberitahukan keadaanya ke Kantor Pos terdekat. Yang terjadi adalah pegawai di Kantor Pos tersebut menelepon ke Kantor Pos tempat tertinggalnya uang tersebut dan menemukan fakta bahwa uang yang tertinggal tersebut sudah diamankan oleh Kantor Pos setempat dan teman saya tersebut dipersilahkan mengambil uang tersebut dengan menunjukkan bukti pengambilan atau buku tabungan pos tersebut.

Dua pelayanan tersebut sedikit banyak menggambarkan bagaimana keramahan birokrasi menjadi bagian dari pelayanan publik yang baik dan unsur keramahan ini menjadi salah satu sumber kepuasan dari masyarakat yang menjadi objek pelayanan publik itu sendiri. Yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana membentuk keramahan birokrasi ini?

Membangun Kultur Melayani

Salah satu sebab yang banyak dikedepankan sebagai sumber permasalahan penyakit birokrasi dalam rangka pelayanan publik adalah tidak cukupnya gaji para pelayan masyarakat tersebut dan pemberian kenaikan gaji adalah solusi mudah yang bisa diajukan. Meskipun penulis tidak menentang solusi semacam ini, namun solusi tersebut bukanlah yang utama untuk menyembuhkan penyakit birokrasi ini. Melihat struktur gaji dan penghasilan dari para pelayan masyarakat di Kobe, kita tidak bisa mengatakan bahwa mereka hidup berkecukupan. Dengan gaji yang mereka dapatkan, standar kehidupan meraka hanyalah cukup untuk kehidupan sehari-hari.

Pembentukan kultur melayani dari pelayan masyarakat tersebut adalah satu solusi yang dapat diketengahkan disini dalam rangka mencapai keramahan dalam rangka pelayanan publik. Solusi mungkin terlihat mudah namun sebenarnya tidaklah demikian karena pembentukan kultur melayani mencakup dan melibatkan elemen-elemen good governance seperti proses rekrutmen, pelatihan dan pembinaan, perubahan pola pikir dari pejabat pemerintah menjadi pelayan masyarakat, serta pengawasan yang baik.

Beberapa daerah di Indonesia sudah ada yang menerapkan keramahan birokrasi dalam rangka pelayanan publik dalam bentuk one stop service. Yang sangat disayangkan adalah keramahan birokrasi ini hanya terdapat dalam satu unit atau dinas tertentu yang bersifat spesifik namun tidak diterapkan bagi semua elemen pemerintah daerah sebagai tombak pelayanan publik. Namun demikian, perkembangan dalam bentuk pelayanan publik seperti ini merupakan suatu titik cerah untuk mewujudkan keramahan birokrasi dan diharapkan menjadi pemicu lahirnya keramahan birokrasi dalam pelayanan publik oleh pemerintah daerah di Indonesia.

Selain itu, dukungan dari institusi hukum seperti perda dan dan turunannya juga jangan sampai dilupakan dalam usaha membentuk dan membangun kultur melayani karena institusi hukum seperti ini akan menjadi sesuatu yang membatasi dan mengarahkan bagi para pelayan masyarakat dalam melaksanakan fungsinya. Jika institusi hukum ini belum terbentuk, maka tugas pertama adalah membentuknya dan menegakkannya. Dengan demikian dapat memberikan dukungan bagi pembentukan dan pembangunan kultur melayani.

Proses ini tidaklah mudah dan membutuhkan waktu dan fakta ini harus selalu kita tekankan bersama, bukankah solusi yang mudah dan cepat telah sering terbukti tidak bisa menyelesaikan akar masalah yang sebenarnya. Penulis berharap mimpi untuk mendapatkan keramahan birokrasi dalam pelayanan publik di Lampung bukanlah sekedar mimpi yang lain.


Responses

  1. Salam kenal!Gw lg cari2 ttg fh unila,eh nyasar ke blog ini,yg isinya bolehlah..Sbg pngamat hukum pak rudi ini patut jdi pakar hukum muda,cuma mungkin sayang kurang publisitas,pdhl lampung kekurangan bahkan bisa dbilang g ada ahli hukum otonomi daerah or pemda,coba nanti klo sdh slesai kulnya lbih ‘gaul’sm BEM,LSM,PERS biar fikiran2 p.Rudi bsa lbìh terekspos,soal birokrasi dijepang,mental masy jepang lbih sportif,klo kta mental bangsa jajahan hipokrit,cari aman,aji mumpung

  2. suami dalam waktu dekat akan meneruskan studi di kobe jepang..semoga bisa lancar disana.trims infonya ya pak..


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: