Oleh: Rudy | Agustus 29, 2007

Pajak Daerah dan Beban Ekonomi Masyarakat

Paradigma baru dalam pelaksanaan pemerintahan daerah telah memberikan euforia yang berlebihan pada pelaksana pemerintahan daerah, dengan kewenangan sangat luas yang diberikan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah seakan-akan mempunyai kekuasaan yang meluas di daerah dan keadaan ini disertai kebingungan akan penafsiran undang-undang yang ada.

Persoalan klasik yang selalu muncul ketika membicarakan masalah pemerintahan daerah adalah yang berkaitan dengan masalah keuangan. Sangat masuk akal persoalan ini selalu muncul karena uang jelas sangat mutlak diperlukan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat maupun dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kewenangan dalam urusan keuangan daerah yang memberikan hak untuk memberdayakan segala potensi perekonomian daerah yang ada menyebabkan pemerintah daerah berusaha menggali sumber-sumber perekonomian daerah yang dapat dijadikan pendapatan daerah. Salah satunya adalah pendapatan dari pajak daerah dimana mengenai pajak daerah ini ditetapkan berdasarkan peraturan daerah masing-masing daerah dengan mengingat dan memandang kemampuan daerah dalam penarikan pajak untuk penerimaan daerah.

Meskipun telah dinyatakan dan ditegaskan bahwa pajak daerah merupakan sumber penerimaan daerah dalam kategori pendapatan asli daerah, namun demikian penetapan pajak daerah ini tentu saja melalui pertimbangan kemampuan membayar pajak dari masyarakat apalagi jika pendapatan dari pajak ini melibatkan masyarakat secara keseluruhan.

Dalam suatu kerangka yuridis, kebijakan menaikkan pajak daerah ini tidaklah dapat disalahkan karena sudah mempunyai kekuatan hukum yang diamanatkan undang-undang, namun demikian kebijakan ini harus senantiasa memperhatikan kepentingan masyarakat luas yang mempunyai tingkat perekonomian yang berbeda-beda yang akhirnya tujuan dari otonomi dalam perintahan daerah dan keuangan daerah yang menginginkan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat itu sendiri tidak tercapai. Yang akan terjadi adalah semakin meningkatnya beban masyarakat dalam menjalani kehidupan, terlebih apabila pajak yang ditetapkan adalah pajak yang dibebankan pada kebutuhan sehari-hari masyarakat.

Pajak daerah memang merupakan suatu kewajiban tiap masyarakat demi pemasukan daerah dan peningkatan pelayanan masyarakat, namun harus dipertimbangkan kemampuan membayar masyarakat, tingkat perekonomian, pendapatan perkapita dan kondisi sosiologis lainnya sehingga pendapatan dari sektor pajak tersebut mengena dan bukan hanya kebijakan yang membabi buta hanya demi menaikkan pendapatan daerah. Semua ini demi tercapainya tujuan otonomi yang memberdayakan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemberdayaan yang memperhatikan kemampuan masyarakat demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.


Responses

  1. boleh gak kalo bisa cantumin juga referensi bukunya juga dong…. sebagai masukan buat kita-kita……..


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: