Oleh: Rudy | November 25, 2008

Memahami Konsep Hirarki Hukum: Refleksi Permasalahan Dana APBD di Bank Tripanca

dimuat di Harian Umum Lampung Post tanggal 24 November 2008, available at: http://www.lampungpost.com/cetak/berita.php?id=2008112320165721

Pendahuluan

Episode kejatuhan Bank Tripanca memunculkan suatu sisi permasalahan hukum dalam pengelolaan keuangan daerah. Adalah Pemkab Lampung Timur kali ini tersandung permasalahan hukum  terkait dengan penyimpanan dana APBD di Bank Tripanca. Pemberitaan Lampung Post tanggal 8 November 2008 menyebutkan bahwa Uang Pemerintah Kabupaten Lampung Timur yang disimpan di Bank Tripanca Setiadana Bandar Lampung mencapai Rp107 miliar. Pemkab memilih menyimpan di bank tersebut karena mengharapkan bunga besar.

Terhadap masalah ini, DPRD Lampung Timur pun segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menyelidiki pengalihan simpanan dana APBD Rp107 miliar Lamtim ke PT Bank Tripanca Setiadana (Lampost, 9 November 2008). Permasalahan ini kemudian sampai pada Kepolisian dimana Polda Lampung menilai penyimpanan dana APBD Lampung Timur Rp107 miliar di Bank Tripanca masuk kategori tindak pidana korupsi. Sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah pada penjelasan Pasal 193 Ayat (1), dana APBD tidak boleh disimpan atau didepositokan di bank nonpemerintah. “Kami temukan indikasi tindak pidana korupsi, unsur melawan hukumnya sudah jelas,” (Lampost, 19 November 2008)

Sementara itu, Pemkab Lamtim berpegang pada Permendagri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyebutkan bupati dapat membuka rekening kas daerah di lebih dari satu bank yang sehat.  Sementara itu Pasal 193 Ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan dana APBD tidak boleh disimpan atau didepositokan di bank nonpemerintah (Lampost, 20 November 2008).  Pemkab Lampung Timur berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006 bersikeras bahwa penyimpanan dana APBD di Bank Tripanca tidak bertentangan dengan hukum. Bagaimanakah permasalahan ini dipandang dari segi hukum merupakan suatu hal yang menarik untuk didiskusikan bersama.

Negara Hukum, Hukum Positif, dan Hirarki Hukum

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum, ketentuan ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan ini mensyarakatkan bahwa hukum harus dipegang teguh dan setiap warga negara, dan aparatur negara harus mendasarkan tindakannya pada hukum. Berbicara mengenai hukum di Indonesia tidak akan lepas dari hukum positif yang berakar dari positivisme hukum yang dikembangkan oleh John Austin dilanjutkan oleh Hans Kelsen, dan disempurnakan oleh HLA HART.  Bagi sistem hukum Indonesia, Kelsen khususnya mempunyai arti mendalam sebagai peletak dasar teori hirarki hukum yang kemudian dijadikan landasan dalam menentukan validitas peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Kelsen mengemukakan teorinya mengenai hirarki hukum. Ia berpendapat bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hirarki tata susunan. Ini berarti suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotesis dan fiktif yaitu norma dasar. Suatu norma hukum itu keatas ia bersumber dan berdasar pada norma di atasnya, tetapi kebawah ia juga menjadi dasar dan menjadi sumber norma hukum di bawahnya, sehingga suatu norma hukum itu mempunyai masa berlaku yang relatif karena norma hukum itu berlaku tergantung pada norma yang diatasnya.

Dalam suatu sistem hukum, peraturan-peraturan hukum dikehendaki tidak ada yang bertentangan satu sama lain. Jika terjadi juga pertentangan karena hal ini tidak mustahil terjadi karena adanya berbagai kepentingan dalam masyarakat, akan berlaku secara konsisten asas-asas hukum, seperti lex specialis derogat legi generali, lex posterior derogat legi priori, atau lex superior derogat legi infriori.  Sesuai dengan toeri hirarki hukum, maka asas peraturan perundangan-undangan menyatakan bahwa peraturan hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. Asas hukum ini mengisyaratkan ketika terjadi konflik antara peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah, maka aturan yang lebih tinggi berdasar hirarkinya harus di dahulukan dan aturan yang lebih rendah harus disisihkan.

Dalam sistem hukum Indonesia, teori hirarki hukum ini dimanifestasikan dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia dalam instrumen hukum UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

  1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
  3. Peraturan Pemerintah;
  4. Peraturan Presiden;
  5. Peraturan Daerah.

Dengan demikian berdasarkan teori hirarki hukum, peraturan perundang-undangan dibawah UU misalnya Peraturan Pemerintah tidak boleh bertentangan dengan UU yang berada pada hirarki yang lebih tinggi.  Ketentuan ini berlaku pula terhadap hal lainnya sesuai dengan tingkatan hirarkinya masing-masing.

Sementara itu, Peraturan Perundang-Undangan yang melandasi pengelolaan pemerintahan daerah adalah UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; Kedua peraturan perundang-undangan ini menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Otonomi daerah memberikan hak, wewenang dan kewajiban kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri namun tetap dalam koridor sistem hukum dalam pengertian dilaksanakan berdasarkan hukum.

Oleh karena itu, ketika dihadapkan kepada konflik antara UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dengan Permendagri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, tentunya sesuai dengan teori hirarki hukum kita harus mendahulukan U No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah terhadap Permendagri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Disini kemudian timbul pertanyaan sejauh mana Permendagri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dapat dijadikan dasar keberlakukan suatu kebijakan pengelolaan keuangan daerah, tentunya berdasarkan teori hirarki hukum jugalah kita harus mendasarkan jawaban kita.

Harus diingat bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah bersumber dan berdasar pada norma di atasnya artinya Permendagri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah berlaku sepanjang UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah tidak secara jelas mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah atau dengan kata lain jika ketentuan UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menimbulkan multi interpretasi yang sangat luas.  Namun hal ini bukanlah yang terjadi dalam fenomena hukum APBD Pemkab Lampung Timur.

Pasal 193 Ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan dana APBD tidak boleh disimpan atau didepositokan di bank nonpemerintah. Pasal ini secara jelas memberikan norma larangan untuk menyimpan atau mendepositokan dana APBD di bank nonpemerintah, dengan kata lain dana APBD hanya dapat disimpan atau didepositokan di bank pemerintah; tidak perlu diperdebatkan lagi apakah Bank Tripanca termasuk kategori bank pemerintah atau nonpemerintah.  Sementara itu Permendagri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyebutkan bupati dapat membuka rekening kas daerah di lebih dari satu bank yang sehat merupakan suatu ketentuan lanjutan dari ketentuan UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dalam artian bank yang sehat ini haruslah masuk ke dalam kategori bank pemerintah sesuai teori hirarki hukum.

Kesimpulan

Fenomena hukum ini tidak seluruhnya merupakan kesalahan dari Pemkab Lampung Timur jika dilihat dari prinsip desentralisasi dan otonomi.  Otonomi daerah menimbulkan suatu tekanan terhadap Pemkab untuk meningkatkan PAD dengan memanfaatkan sumber-sumber finansial yang ada sehingga peluang untuk mendapatkan kesempatan peningkatan PAD dengan jalan deposito APBD menjadi salah satu pilihan dari Pemkab.  Fenomena ini merupakan suatu pelajaran agar tidak timbul suatu kejadian serupa yang dapat merusak ritme pemerintahan di suatu daerah. Tercatat sudah dua fenomena melalaikan aturan hirarki hukum terjadi di Lampung dimana salah satunya adalah kasus KPU Lampung Utara.  Pelajaran ini harus menjadi suatu bahan refleksi untuk lebih berusaha memahami hukum dan memegang teguh asas serta aturannya.


Responses

  1. setuju tapi hukum sulit/tak punya taji masuk ranah politik walau itu ditingkat pemerintah lokal, katanya sih kalah dengan preman politik

  2. Tulisan yang bagus. Terima kasih banyak. Mohon izin, Saya ingin menampilkan tulisan ini di blog saya: http://syukriy.wordpress.com.
    terima kasih.

  3. TERIMAKASIH INFORMASI DAN TULISANNYA. KUNJUNGI JUGA SEMUA TENTANG PAKPAK DAN UPDATE BERITA-BERITA PAKPAK BHARAT DI GETA_PAKPAK.COM http://boeangsaoet.wordpress.com

  4. Pendapat Kelsen tentang hierarki perundang-undangan telah berabad-abad menjadi fondasi bagi jurist/lawyer dalam memahami hukum. Namun yang terjadi dewasa ini adalah ketidakpercayaan masyarakat pada hukum dan institusi penegak hukum. dari mana kita memulai untuk memperbaikinya? –Pembaca Buku the Concept of Law (H.L.A. Hart)

  5. Tulisan ini memang dipandang dari segi positivisme hukum dan diperlukan pandangan dari segi lainnya. HLA Hart pun jika saya tidak salah merupakan salah satu suporter dari positivisme hukum selain teorinya mengenai rule of recognition bisa ditarik ke ranah pluralisme hukum


Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d blogger menyukai ini: