Oleh: Rudy | November 14, 2008

Kewenangan Pemda dalam Bidang Kelistrikan

1.  Kewenangan Otonom

Otonomi daerah adalah implementasi dari prinsip desentralisasi pemerintahan.  Pengertian otonomi di sini adalah bahwa daerah memiliki kewenangan melakukan pengelolaan wilayah baik melalui penerbitan kebijakan daerah dan membiayai dirinya tidak tergantung pada keuangan dari pusat.  Otonomi juga harus diartikan telah ada peralihan kewenangan-kewenangan tertentu dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Otonomi daerah bukan sekedar gerakan desentralisasi yang membagi-bagi apa yang dulu di pusat agar ter-daerah-isasi, melainkan sebuah gerakan yang menjadi bagian dari upaya besar pembaruan menuju tata pemerintahan baru yang lebih baik [governance reform].

Otonomi daerah memberikan hak, wewenang dan kewajiban kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Penyelenggaraan pemerintah dibagi berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar daerah. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemda terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (3) UU No. 32 Tahun 2004. Selanjutnya dalam bagian penjelasan ditegaskan bahwa urusan wajib merupakan  urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara

Urusan wajib merupakan urusan yang harus diselenggarakan oleh pemerintah daerah dalam sistem otonomi daerah. Pemerintah daerah harus menjamin ketersediaan pelayanan baik dari sumber daya maupun dana. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam mengelola kewenangan wajib tersebut pemerintah daerah dapat menggunakan instrumen perda. Sehubungan dengan hal itu Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 telah ditentukan bahwa hubungan dalam bidang pelayanan umum antara pemerintah dan pemerintahan daerah meliputi:

  1. Kewenangan, tanggung jawab dan penentuan standar pelayanan minimal;
  2. Pengalokasian pendanaan pelayanan umum yang menjadi kewenangan daerah;
  3. Fasilitasi pelaksanaan kerjasama antar pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan pelayanan umum.

Ketentuan ini memberikan jaminan terhadap kepastian akan terselenggaranya pelayanan dasar yang minimal serta ketersediaan dana dalam melakukan pelayanan. Sehubungan dengan hal itu pemerintah daerah akan dituntut akuntabilatas pelayanan yang telah diselenggarakannya oleh masyarakat sebagai konsumen.

Semangat yang mendasari penyelenggaraan otonomi adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Kesejahteraan merupakan visi tertinggi dari otonomi daerah dan oleh karena itu maka arah otonomi daerah adalah akselarasi/percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat.   Proses percepatan tersebut dilandaskan pada prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keisitimeweaan dan kekhususan suatu daerah. Selain itu juga harus dilandaskan pada prinsip efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan. Semangat dan prinsip-prinsip dasar tersebut tertuang dalam bagian menimbang Undang-undang nomor 32 tahun 2004 yang sekaligus merupakan legal spirit penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berlandasakan pada sisitem otonomi yang seluas-luasnya.

Dalam hakekat pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Daerah ditugaskan menggantikan peran Pemerintah Pusat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ternyata sampai saat ini, banyak kebijakan di daerah yang justru jauh dari harapan masyarakatnya. Kecenderungan elite lokal untuk memanipulasi kebijakan desentralisasi demi memperkuat posisi mereka dengan “mengorbankan” kelompok marjinal sebenarnya juga terjadi di banyak negara. Griffin dalam Turner and Hulme (1997) melalui risetnya di beberapa negara telah menyuarakan kekhawatirannya mengenai kecenderungan ini:

…it is conceivable, even likely in many countries, that power at the local level is more concentrated, more elitist and applied more ruthlessly against the poor than at the centre…greater decentralization does not necessarily imply greater democracy let alone ‘power to the people’ – it all depends on the circumstances under which decentralization occurs.

Semangat yang mendasari penyelenggaraan otonomi adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Kesejahteraan merupakan visi tertinggi dari otonomi daerah dan oleh karena itu maka arah otonomi daerah adalah akselerasi/percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat.   Proses percepatan tersebut dilandaskan pada prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keisitimeweaan dan kekhususan suatu daerah. Selain itu, juga harus dilandaskan pada prinsip efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan. Semangat dan prinsip-prinsip dasar tersebut tertuang dalam bagian menimbang UU No. 32 Tahun 2004 yang sekaligus merupakan legal spirit penyelenggaraan pemerintah-an daerah yang berlandasakan pada sistem otonomi yang seluas-luasnya.

2.  Pemetaan Kewenangan Pemda mengenai Ketenagalistrikan

Pemetaan kewenangan pemerintah daerah dalam mengatur penyelanggaraan dan pelayanan bidang kelistrikan diperlukan untuk memperoleh legitimasi dan landasan hukum yang cukup. Landasan hukum yang cukup akan menjamin keabsahan kewenangan pemerintah daerah dalam menyusun sebuah kebijakan dalam bentuk Perda. Selain itu pemetaan kewenangan juga dibutuhkan agar Perda yang akan disusun tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.  Sehubungan dengan hal tersebut akan dipetakan substansi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kewenangan Pemda dalam penyelenggaraan dan pelayanan bidang ketenagalistrikan. Berikut ini diuraikan substansi ketentuan peraturan perundangan yang paling mendasar yang mengatur tentang kewenangan pemerintah daerah tersebut di atas:

-UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah-

Otonomi daerah memberikan hak, wewenang dan kewajiban kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Bidang Ketenagalistrikan sendiri tidak diatur dengan jelas dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, namun apabila ditinjau dari sisi pelayanan dasar warga negara terutama pelayanan ketenagalistrikan pada desa yang belum terjangkau jaringan PLN maka bidang ketenagalistrikan merupakan suatu urusan wajib yang harus diperhatikan oleh pemerintahan daerah kabupaten/kota .

Sehubungan dengan kepentingan penyelenggaraan urusan bidang ketenagalistrikan yang berkaitan dengan pemenuhan hak dan pelayanan dasar warga negara serta kewenangan untuk melakukan regulasi atas urusan otonomnya, maka ketentuan tersebut di atas merupakan landasan yang layak untuk pembentukan perda ketenagalistrikan.

-PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota-

UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Urusan yang menjadi kewenangan daerah terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang terkait dengan pelayanan dasar (basic services) bagi masyarakat, seperti pendidikan dasar, kesehatan, lingkungan hidup, perhubungan, kependudukan dan sebagainya. Urusan pemerintahan yang bersifat pilihan adalah urusan pemerintahan yang diprioritaskan oleh pemerintahan daerah untuk diselenggarakan yang terkait dengan upaya mengembangkan potensi unggulan (core competence) yang menjadi kekhasan daerah.

Urusan pemerintahan di luar urusan wajib dan urusan pilihan yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah, sepanjang menjadi kewenangan daerah yang bersangkutan tetap harus diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang bersangkutan. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dalam mengelola urusan wajib, urusan pilihan, dan urusan sisa tersebut pemerintahan daerah dapat menggunakan instrumen perda.

PP No. 38 Tahun 2007 menyatakan dengan jelas bahwa bidang ketenagalistrikan merupakan sub bidang energi dan sumberdaya mineral yang termasuk dalam urusan pemerintahan pilihan pemerintahan kabupaten/kota.  Lebih jelasnya PP No. 38 Tahun 2007 memetakan kewenangan pemerintahan daerah kabupaten/kota di sub bidang ketenagalistrikan sebagaimana dinyatakan di bawah ini:

  1. Penetapan peraturan daerah kabupaten/kota di bidang energi dan ketenagalistrikan.
  2. Penetapan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD) kabupaten/kota.
  3. Pemberian IUKU yang sarana maupun energi listriknya dalam kabupaten/kota.
  4. Pengaturan harga jual tenaga listrik untuk konsumen pemegang
  5. IUKU yang izin usahanya dikeluarkan oleh kabupaten/kota.
  6. Pengaturan harga jual tenaga listrik kepada pemegang IUKU yang izinnya dikeluarkan oleh kabupaten/kota.
  7. Pemberian IUKS yang sarana instalasinya dalam kabupaten/kota.
  8. Pemberian persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik oleh pemegang IUKS kepada pemegang IUKU yang izinnya dikeluarkan oleh kabupaten/kota.
  9. Pemberian izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha dalam negeri/mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri.
  10. Pembinaaan dan pengawasan pelaksanaan usaha ketenagalistrikan yang izinnya diberikan oleh kabupaten/kota.
  11. Penyediaan listrik pedesaan di wilayah kabupaten/kota.
  12. Pengangkatan dan pembinaan inspektur ketenagalistrikan serta pembinaan jabatan fungsional kabupaten/kota.

Dengan demikian Pemda mempunyai kewenangan di sub bidang ketenagalistrikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan demikian menjadi suatu landasan hukum yang kuat untuk melaksanakan kewenangan di bidang ketenagalistrikan yang akan dituangkan dalam instrumen Perda Ketenagalistrikan.

About these ads

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: